img

Bagian Hukum

Jl. Tana Abang

Hubungi Kami Kirim Pesan

Statistik

123

Biodata

Data tentang belum diisi..

Sub Indikator 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Satuan Sumber Data Kategori Bidang Indikator Keterangan Grafik
Indeks Kualitas Kebijakan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Persen (%) Bagian Hukum Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Indikator kinerja Utama Pemerintah Daerah Indeks Reformasi Birokrasi
Jumlah tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan harmonisasi 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 13,90 Persen (%) Bagian Hukum Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Indikator kinerja Utama Pemerintah Daerah Indeks Reformasi Hukum
Jumlah Kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) 0,00 0,00 0,00 0,00 1,90 18,70 Persen (%) Bagian Hukum Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Indikator kinerja Utama Pemerintah Daerah Indeks Reformasi Hukum
Penataan Database Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 0,00 0,00 11,25 11,25 Persen (%) Bagian Hukum Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Indikator kinerja Utama Pemerintah Daerah Indeks Reformasi Hukum
Jumlah Kesesuaian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang diajukan harmonisasi) 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 57,00 Peraturan Bagian Hukum Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Indikator kinerja Utama Pemerintah Daerah Jumlah tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan harmonisasi
Jumlah tingkat kehadiran pimpinan yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan dalam setiap rapat pengharmonisasian 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 Persen (%) Bagian Hukum Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Indikator kinerja Utama Pemerintah Daerah Jumlah tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan harmonisasi
(Jumlah Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan yang mengikuti pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama)+(Jumlah Tingkat Keikutsertaan Pejabat Perancang Peraturan Perundang-Undangan melalui bimbingan teknis, pelatihan, workshop, baik secara klasikal maupun nonklasikal) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orang Bagian Hukum Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Indikator kinerja Utama Pemerintah Daerah Jumlah Kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter)
Jumlah kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kegiatan Bagian Hukum Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Indikator kinerja Utama Pemerintah Daerah Jumlah kualitas re-regulasi atau deregulasi
Jumlah data yang berhasil dievaluasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dokumen Bagian Hukum Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Indikator kinerja Utama Pemerintah Daerah Jumlah kualitas re-regulasi atau deregulasi
jumlah hasil evaluasi sudah berlaku yang ditindaklanjuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dokumen Bagian Hukum Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Indikator kinerja Utama Pemerintah Daerah Jumlah kualitas re-regulasi atau deregulasi
Jumlah Pejabat Analis Hukum melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan di daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 Orang Bagian Hukum Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Indikator kinerja Utama Pemerintah Daerah Jumlah kualitas re-regulasi atau deregulasi
Jumlah Data Dukung pengelolaan JDIH 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 9,00 Dokumen Bagian Hukum Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Indikator kinerja Utama Pemerintah Daerah Penataan Database Peraturan Perundang-undangan
Jumlah kesesuaian laman JDIH Pemda sudah terintegrasi dan terkelola dengan baik 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00 78,00 Persen (%) Bagian Hukum Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Indikator kinerja Utama Pemerintah Daerah Penataan Database Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Penyuluhan Yang Dilakukan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kali Bagian Hukum Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bagian Hukum Penyuluhan Hukum
Jumlah Peraturan Bupati (PERBUB) 50,00 44,00 82,00 78,00 56,00 44,00 Dokumen Bagian Hukum Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bagian Hukum Produk Hukum
Jumlah Peraturan Daerah 4,00 9,00 5,00 13,00 13,00 7,00 Dokumen Bagian Hukum Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bagian Hukum Produk Hukum